Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Zonasi Taman Nasional merupakan sistem pembagian ruang-ruang kelola di dalam taman nasional menjadi beberapa bagian (zona) berdasarkan dungsi dan tujuan pengelolaannya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : 228/KSDAE/RKK/KSA.0/12/2023 tentang Zona Pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bahwa kawasan TNKM terbagi menjadi 6 (enam) zona yang meliputi Zona Inti (ZI), Zona Rimba (ZRi), Zona Pemanfaatan (ZP), Zona Tradisional (ZTr), Zona Khusus (ZKh), dan Zona Rehabilitasi (ZRe). Wilayah SPTN Wilayah III Long Ampung dengan luas kawasan sekitar 633.614,9 hektar atau sekitar 49,81% dari total luas kawasan TNKM yakni 1.272.094, hektar yang terbagi menjadi 2 (dua) resor pengelolaan yakni Resor Pujungan (426.639,7 hektar) dan Resor Apau Kayan (206.975,2 hektar), didalamnya terdapat 6 zona. Desa yang berada disekitar kawasan TNKM pada SPTN Wilayah III Long Ampung yakni 16 desa yang terdiri dari 9 (sembilan) desa pada Resor Pujungan dan 7 desa pada Resor Apau Kayan. Dari 16 desa tersebut, pada tahun 2026 ini, SPTN Wilayah III Long Ampung melakukan sosialisasi zonasi TNKM pada 6 desa diantaranya wilayah Resor Pujungan sebanyak 4 desa (Desa Long Paliran, Desa Long Pua, Desa Long Pujungan dan Desa Long Jelet, dan Resor Apau Kayan sebanyak 1 desa (Desa Data Dian). Kegiatan ini dilaksanakan sembari dirangkaikan dengan kegiatan SMART Patrol di wilayah TNKM yang berbatasan langsung dengan desa tersebut. Sosialisasi sebagai bagian dari upaya Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM) guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zona atau pembagian ruang-ruang pada TNKM sesuai fungsinya.
Kepala Balai TNKM Seno Pramudito, S.Hut, ME mengatakan “Kegiatan sosialisasi zonasi Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai TNKM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNKM tentang pembagian ruang-ruang kelola TNKM yang menyelaraskan antara upaya perlindungan kawasan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal/adat setempat serta memberikan ruang yang sah bagi masyarakat adat/lokal yang telah ada/hidup di sekitar kawasan TNKM dan para pemangku kepentingan”.
Sosialisasi ini turut membuka komunikasi dan dialog dua arah antara petugas BTNKM dengan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan menggali pemahaman bersama. Masyarakat secara aktif berdiskusi termasuk menegaskan konsepsi hutan adat yang mereka pahami dan kelola selama ini yang sejalan dengan konsep konservasi. Dalam konteks TNKM, diskusi terkait masyarakat adat, hutan adat dan wilayah kelola zona tradisional perlu dijelaskan secara cermat dan hati-hati agar mudah dipahami masyarakat dengan tetap memperhatikan status kawasan konservasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Seksi PTN Wilayah III Long Ampung, Misoniman S.H mengatakan bahwa “Kegiatan sosialisasi zonasi TNKM dilakukan pada 5 (lima) desa sekitar kawasan TNKM pada SPTN Wilayah III Long Ampung. Kegiatan ini dilakukan setelah atau sebelum melaksanakan kegiatan SMART Patrol, dimana waktu sosialisasi dilaksanakan di malam hari saat masyarakat telah melaksanakan kegiatan rutinitasnya sebagai petani. Masyarakat adat dalam pemanfaatan kawasan hutan di sekitarnya, telah membaginya menjadi ruang-ruang kelola, misalnya area pemukiman. area pertanian dan perladangan gilir balik, area religi, area pemanfaatan terbatas, dan area yang dilarang/dilindungi. Pembagian ruang kelola ini bertujuan untuk pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hingga saat ini masyarakat adat sekitar kawasan TNKM, berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, hal ini dapat dibuktikan tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat luas dan tidak terkendali kecuali pembakaran hutan secara terkendali pada area perladangan gilir balik yang telah berlangsung sejak dahulu, begitupun hingga saat ini masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara terbatas yang dikelola sesuai peraturan adat”.
Melalui sosialisasi zonasi, masyarakat diharapkan mengetahui fungsi kawasan konservasi dan zona/ruang kelola TNKM serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian TNKM dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal dan mengawasi tata kelola TNKM. Menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat guna mendukung pengelolaan kawasan TNKM yang efektif, partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, serta menyelasarkan kepentingan konservasi dengan sosial-budaya-ekonomi masyarakat adat/lokal agar tidak terjadi pelanggaran atau konflik pemanfaatan sumber daya alam.
Script : @misoniman (KSPTN III Long Ampung)